Presiden Bisa Abaikan DPR

JAKARTA - Departemen Pertahanan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tidak melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan Kepala Polri adalah hak prerogatif presiden.

Usul itu tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Pasal 38 ayat 3 dan Pasal 39 ayat 2, yang salinannya diperoleh Tempo.

Usul ini berbeda dengan U

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya