Sarana Transportasi di Mal Tidak Diatur

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki peraturan yang mewajibkan pengembang pusat perbelanjaan dan perkantoran memberikan kontribusi membangun fasilitas umum untuk mengatasi kemacetan di sekitarnya.

"Aturannya belum ada, pengembang hanya diberi rekomendasi berdasarkan hasil study traffic," kata Agus Subandono, Wakil Kepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta, ketika dihubungi Tempo kemarin. Penelitian dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya