Diperlukan Komisi Ombudsman Pajak

Jakarta - Transparency International Indonesia (TII) menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang Perpajakan. Menurut mereka, dalam RUU Pajak tersebut, banyak pasal yang bersifat abu-abu sehingga dikhawatirkan menyebabkan penyelewengan aparat pajak.

Menurut Anung Karyadi, Legal and Advocacy Coordinator Transparency International Indonesia, banyak pasal yang memberi peluang Direktorat Jenderal Pajak bertindak atau berbuat seenaknya send

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya