Bersama Tim Samsat, Kemendagri Tingkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tim Pembina Samsat Nasional langsung turun ke daerah untuk memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Kepolisian Republik Indonesaia (Polri) dan Direktur Utama (Dirut) PT. Jasa Raharja melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Tengah pada 27 Juli 2022, dan Provinsi Jawa Barat pada 2 Agustus 2022.

Pertemuan Tim Samsat Nasional yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah berlangsung di Gedung Gradika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kedatangan Tim Samsat Nasional yang terdiri dari Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono disambut oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Adapun pertemuan yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat berlangsung di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono.

"Kunjungan kerja Tim Pembina Samsat Nasional ke Jawa Tengah dan Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor," kata Fatoni.

Fatoni menjelaskan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi yang sangat besar. PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dan menjadi primadona. Selain itu, berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Menurutnya, potensi alokasi PKB dan BBNKB tahun 2022 dalam APBD Provinsi Se-Indonesia sebesar Rp 84,22 Triliun dari total PAD sebesar Rp 187,54 Triliun atau sebesar 44,90 persen. Rinciannya, PKB sebesar Rp 51,04 Triliun atau 27,21 persen dari total PAD sebesar Rp 187,54 Triliun dan BBNKB sebesar Rp 33,18 Triliun atau 39,40 persen dari total PAD sebesar Rp 187,54 Triliun.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

Fatoni menjelaskan, berdasarkan database DASI – Jasa Raharja, sampai Desember 2021, terdapat 40 juta atau sekitar 39 persen dari 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat, belum melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu, Tim Pembina Samsat Nasional akan merekonsiliasi data kendaraan bermotor tersebut.

"Jadi termasuk tadi kebijakan-kebijakan penghapusan, kendaraan yang tidak membayar pajak dua tahun, kemudian nanti akan ada penghapusan pajak progresif, setelah melalui kajian. Ini bisa signifikan terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor, tentu kita akan lakukan perbaikan data," ujar Fatoni.

Sebab, Fatoni melanjutkan, dengan tingkat kepatuhan tinggi, akan memiliki berbagai keuntungan. Misalnya berdampak terhadap meningkatnya PAD, untuk membiayai pembangunan, peningkatan pelayanan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

"Maka, mari bersama-sama kita dorong, agar masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan, yang potensinya masih besar," kata dia.

Karena, menurut Fatoni, potensinya masih 40-60 persen di beberapa daerah. "Kalau wajib pajak patuh membayar pajak, maka dana yang diperoleh tadi bisa banyak dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan," ujar Fatoni. (*)