Kelompok Masyarakat Tuntut Keterbukaan Pembahasan - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Kelompok Masyarakat Tuntut Keterbukaan Pembahasan

Kontras meningkatkan intensitas sosialisasi RUU yang dianggap bermasalah.

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) menerima laporan dari Ketua Badan Legislatif DPR Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 171413382955.

JAKARTA - Kelompok masyarakat sipil mempertanyakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan tiga rancangan undang-undang yang bermasalah ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Mereka menilai tindakan ini membuktikan bahwa Dewan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak bekerja sesuai dengan keinginan rakyat.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan pihaknya menuntut Dewan untuk membuka

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Nasional

DPR Prioritaskan Rancangan Undang-Undang Kontroversial
Peristiwa

Yunani Pilih Presiden Perempuan Pertama
Ekonomi dan Bisnis

Ombudsman Nilai Perumusan Omnibus Law Cacat Hukum
Ekonomi dan Bisnis

Pemerintah Jamin Pengawasan Investasi Berisiko Tinggi

Konten Eksklusif Lainnya

26 April 2024
25 April 2024
24 April 2024
23 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.