ICW: Perpres KPK Bertentangan dengan Kesepakatan Internasional

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK bertentangan dengan kesepakatan internasional. Kesepakatan itu, antara lain, adalah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menyatakan lembaga antikorupsi harus independen.

"(Rancangan) perpres menyatakan KPK masuk ranah eksekutif. Memang itu diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 20

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya