DPR Tawarkan Legislative Review UU KPK
JAKARTA - Sebagian partai di Dewan Pemerintah Rakyat membuka pintu jika ada usulan legislative review terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menilai, legislative review merupakan cara terbaik untuk menyikapi polemik revisi Undang-Undang KPK. “Undang pemimpin DPR untuk melakukan rapat konsultasi, undang semua fraksi-fraksi. Beri masukan, mana poin-poin yang menjadi tuntutan pu
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini