DPR: Operasi Freeport Bisa Tak Diperpanjang
Komisi VII DPR akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi Energi itu, Harry Poernomo, jika DPR menemukan bukti bahwa perusahaan melanggar, perpanjangan operasi pasca-kontrak karya yang berakhir pada 2021 bisa dibatalkan.
arsip tempo : 171426956341.
JAKARTA - Komisi VII DPR akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Menurut anggota Komisi Energi itu, Harry Poernomo, jika DPR menemukan bukti bahwa perusahaan melanggar, perpanjangan operasi pasca-kontrak karya yang berakhir pada 2021 bisa dibatalkan.
"Kalau kami menemukan pelanggaran yang serius,
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
