Bantuan Hukum untuk Personel Polri di Sudan Terhambat Izin

JAKARTA - Pemerintah Indonesia hingga kini belum bisa memberikan bantuan hukum kepada Kontingen VIII Garuda Bhayangkara, anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Darfur (UNAMID) Sudan dari Kepolisian RI yang dituding terlibat dalam penyelundupan senjata. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, upaya bantuan hukum belum bisa diberikan karena pihaknya belum memperoleh akses ke Kota Al Fashir. "Kota Al Fashir ini masuk wilayah UNAMID (United Nation Mission in Darfur), yang memerlukan izin khusus dari Kementerian Luar Negeri Sudan dan UNAMID itu sendiri," tutur Retno di Istana Kepresidenan, kemarin.

Retno menyatakan pihaknya akan berupaya agar Kementerian Luar Negeri Sudan dalam sehari dapat mengeluarkan izin bagi tim bantuan hukum asal Indonesia untuk memasuki wilayah UNAMID. Ia mengatakan akan berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Sudan, meski upaya diplomatik juga akan terus dilakukan lewat Kedutaan Besar RI. Menurut Retno, biasanya akses masuk ke wilayah UNAMID baru akan dikeluarkan sepekan setelah permohonan izin diajukan.