maaf email atau password anda salah


Partai Politik Tolak Uji Publik untuk Pilkada

MAKASSAR - Sejumlah politikus di Sulawesi Selatan mengkritik peraturan uji publik bagi calon kepala daerah sebelum pilkada. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

arsip tempo : 171427379946.

. tempo : 171427379946.

MAKASSAR - Sejumlah politikus di Sulawesi Selatan mengkritik peraturan uji publik bagi calon kepala daerah sebelum pilkada. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Wakil Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan Mohammad Roem menilai uji publik dalam tahapan pilkada tidak begitu penting. Menurut dia, uji publik bisa dilakukan jika pemilihan tersebut melalui parlem

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 28 April 2024

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan