maaf email atau password anda salah


Sejarah dan Restrukturisasi Kementerian Agama

Asvi Warman Adam,
Sejarawan LIPI

Penghapusan Kementerian Agama hampir mustahil bila didasarkan pada Undang-Undang Kementerian Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebab, pembubarannya harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ada rumor bahwa akan ada penggantian namanya menjadi Kementerian Urusan Haji, Zakat, dan Wakaf, yang itu pun sudah dibantah oleh presiden terpilih Joko Widodo.

Walaupun demikian, pembicaraan tentang fungsi dan cakupan tugas tetap perlu, karena struktur kementerian yang sekarang memberi kesan adanya "pembagian kaveling agama-agama besar" saja di Indonesia. Sebelumnya akan diuraikan sejarah Kementerian Agama sebagai latar belakang artikel ini.

arsip tempo : 171422809839.

. tempo : 171422809839.

Asvi Warman Adam,
Sejarawan LIPI

Penghapusan Kementerian Agama hampir mustahil bila didasarkan pada Undang-Undang Kementerian Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebab, pembubarannya harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Belakangan ada rumor bahwa akan ada penggantian namanya menjadi Kementerian Urusan Haji, Zakat, dan Wakaf, yang itu pun sudah dibantah oleh presiden terpilih Joko Widodo.

Walaupun demikian, pem

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

  • *Anda hemat -Rp 102.000
  • *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

  • *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan