Usul Damai Kasus 1965-1966 Ditentang

JAKARTA -- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) menilai, penyelesaian kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi periode 1965-1966 secara rekonsiliasi atau upaya damai tidak tepat.

"Sebaiknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak Kejaksaan Agung melanjutkan penyelidikan yang sudah dilakukan Komisi," kata peneliti Mappi, Choky Risda, ketika dihubungi kemarin.

Rekonsiliasi, ucap dia, seakan melupakan proses pencarian pelaku dan penan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya