Revisi UU Pemilu Diminta Mengakomodasi Penyandang Cacat

JAKARTA -- Pemerintah dan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat diminta tak membeda-bedakan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya. Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang sedang dibahas saat ini diharapkan mengakomodasi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas.

"Melalui regulasi (perlu) dilakukan penguatan hak pilih dengan menghapus segala bentuk hambatan yang memarginalkan penyandang disabilitas,"

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya