Polisi Dianggap Melanggar Undang-Undang KIP

MAKASSAR -- Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat dianggap melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal itu dikemukakan oleh Ketua Komisi Informasi Publik Sulawesi Selatan Aswar Hasan perihal larangan meliput acara serah-terima jabatan di ruang lingkup Kepolisian Daerah, Senin lalu.

Padahal, menurut Aswar, salah satu instansi yang menyambut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP adalah kepolisi

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya