DPR Belum Miliki Rancangan Revisi Undang-Undang KPK

JAKARTA -- Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat belum membahas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, apalagi memiliki draf rancangannya.

"Itu kan (revisi undang-undang) inisiatif DPR. Kami belum melakukan apa-apa. Baru sepakat bahwa (revisi) Undang-Undang KPK akan dibahas," kata Wakil Ketua Komisi Hukum Tjatur Sapto Edy kemarin.

Politikus Partai Amanat Nasional ini pun menampik kabar bahwa komisinya sudah membentuk panitia kerja untu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya