Peraturan Daerah Toko Berjaringan Diminta Segera Diterbitkan

MAKASSAR -- Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) daerah meminta pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten menerbitkan peraturan daerah soal pengaturan toko berjaringan. Kehadiran bisnis waralaba dinilai telah mengancam keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk pasar tradisional.

"KPPU merasa perlu melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar segera memiliki peraturan daerah tentang penataan pasar modern," kata Kepal

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya