Sanksi Pemecatan Anggota DPD RI Dipertanyakan

MAKASSAR -- Universitas Hasanuddin, Makassar, telah melakukan kajian terhadap rancangan kode etik anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam draf dari DPD RI yang diserahkan ke pihak Unhas, pasal pemberian sanksi jika melanggar kode etik menjadi perdebatan. "Sanksi ini masih perlu dikaji karena anggota DPD RI dipilih langsung oleh rakyat, sehingga untuk proses memberhentikan perlu dikaji," kata salah satu guru besar Fakultas Hukum Un

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya