Pejabat BUMD Enggan Laporkan Kekayaan

JAKARTA -- Badan usaha milik daerah (BUMD) paling tak patuh dalam menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 154 pekerja BUMD yang wajib lapor, hanya 53 yang melapor atau sekitar 34 persen. "KPK akan menghubungi pemerintah provinsi untuk menangani ini. Bila perlu, (pejabat) BUMD dikumpulkan untuk dipandu dalam penyusunan LHKPN," kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada Tempo kemarin.

Haryo

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya