ICW Adukan Kasus Honor BPD ke DPD

JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Perwakilan Daerah melarang Departemen Dalam Negeri membolehkan praktek pemberian honor kepada pejabat daerah. Pemberian honor itu dinilai sebagai praktek ilegal dan sudah masuk tindak pidana korupsi.

"Kami minta Dewan Perwakilan Daerah mendesak Kementerian Dalam Negeri melarang praktek pemberian honor itu," kata Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam audiensi di gedung DPD, Senayan,

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya