Perizinan Usaha Masih Berbelit

MAKASSAR -- Hasil survei yang dilakukan Komite Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah menempatkan Makassar di posisi ke-10 dari 14 kota yang disurvei kemudahan perizinannya.

Peringkat buruk ini adalah pertanda bahwa kota ini belum sepenuhnya menerapkan reformasi birokrasi, terutama yang berhubungan dengan perizinan.

Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Komite, dalam acara bertajuk "Doing Business dan Prospek Investasi di Indonesia 2010" di Hotel Singg

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya