RPP Penyadapan Belum Diubah

JAKARTA -- Meskipun Departemen Komunikasi dan Informatika sudah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah belum mengutak-atik isi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Intersepsi atau Penyadapan. "Selama belum final dan masukan masih datang dari mana-mana, kami belum berencana mengubah," kata staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Hendry Subiakto, kepada Tempo kemarin.

Departemen Komunikasi akan menjadikan ber

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya