"Syarat Hakim Antikorupsi Diskriminatif"

JAKARTA-Persyaratan seleksi hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai diskriminatif. Menurut Krisna Harahap, hakim ad hoc kasasi Mahkamah Agung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada Oktober lalu itu mengatur bahwa hakim ad hoc (non-karier) harus melepas semua jabatannya ketika menjabat hakim. Tapi hakim karier masih dibolehkan memegang jabatan fungsional, seperti dosen di unive

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya