Komisi Informasi Tolak Pembatasan Siaran Langsung

SEMARANG - Rencana pemerintah membatasi siaran langsung persidangan terus mendapat penolakan. Komisi Informasi Pusat, lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik, juga menolak rencana tersebut. "Pembatasan itu jelas melanggar undang-undang," kata Ketua Komisi Informasi Pusat Ahmad Alamsyah Saragih kepada Tempo kemarin.

Menurut Alamsyah, pembatasan akses publik atas proses persidangan melanggar Undang-Undang Dasar 1

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya