Perpu Pengadilan Antikorupsi Mendesak

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) soal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perpu tersebut untuk menjamin keberlangsungan pengadilan khusus antikorupsi.

"Kami meminta KPK segera mengirim surat ke Presiden soal komitmen penerbitan perpu," ujar Koordinator Hukum dan Monitoring Pera

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya