RUU Tindak Pidana Korupsi Didesak Disahkan

MALANG -- Malang Corruption Watch (MCW) dan Konsorsium Jaringan Kerja Antikorupsi Jawa Timur mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka menilai pemberantasan korupsi akan terhambat tanpa adanya UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Ketua Badan Pekerja MCW Lutfhi J. Kurniawan, jika RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak segera disahkan, Komisi P

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya