KEBUNTUAN RUU PERADILAN MILITER
Pemerintah Akan Undang Ahli Hukum Militer

JAKARTA -- Pemerintah, yang diwakili Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Pertahanan, akan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertemuan yang dijadwalkan lusa itu dimaksudkan untuk memecah kebuntuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer.

"Kami berencana mengundang ahli hukum militer untuk diminta pendapatnya," ujar Direktur Harmonisasi Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wicipto Seti

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya