DPR Bahas Papua Barat

JAKARTA -- Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pembahasan usulan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 sebagai pengganti perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ernest E. Mangindaan akan segera membentuk panitia kerja DPR.

"Selanjutnya dibahas dalam panitia kerja," kata anggota Fraksi Demokrat ini dalam rapat kerja Komisi Pemerintahan DPR dengan Menteri

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya