Wali Kota Pertanyakan Mekanisme Pemeriksaan Pejabat Negara

JAKARTA -- Asosiasi Pemerintahan Kota Se-Indonesia meminta kepala negara untuk membuat aturan tentang tata cara pemanggilan pejabat negara oleh penegak hukum. Permintaan ini terkait dengan berbagai kasus yang sering dijadikan alasan penegak hukum untuk memeriksa pejabat negara.

"Surat kaleng dan berita koran sudah bisa dijadikan dasar bagi kepolisian dan kejaksaan memanggil satuan dinas untuk diperiksa, tanpa izin kepala daerah," kata Ketua Asosias

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya