Warga Banjir Kanal Timur Tuntut Musyawarah

JAKARTA -- Sebanyak 300 keluarga warga Banjir Kanal Timur (BKT) menuntut mekanisme musyawarah dalam penetapan harga ganti rugi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam Pasal 17 perpres itu disebutkan bahwa ganti rugi ditetapkan berdasarkan musyawarah warga dengan panitia pengadaan tanah (P2T), panitia yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta u

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya