Konten
Agar Rekor Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut
Rekor surplus neraca perdagangan berpeluang lanjut hingga akhir tahun. Namun nilainya diperkirakan makin tipis.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 30 Oktober 2024
Neraca Perdagangan Surplus 53 Bulan Beruntun
Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 53 bulan beruntun. Bakal berlanjut hingga akhir 2024.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 30 Oktober 2024
Jika Sudah Ada Lembaga Investasi, Untuk Apa Prabowo Membuat Danantara?
Badan Pengelola Investasi Danantara bakal dikukuhkan pada 8 November 2024. Dinilai akan menggerus peran Kementerian BUMN.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 29 Oktober 2024
Setelah Kementerian Keuangan Langsung di Bawah Presiden
Kementerian Keuangan kini langsung di bawah presiden. Tidak lagi di Kementerian Koordinator Perekonomian. Apa dampaknya?
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 25 Oktober 2024
Deforestasi Akan Naik Akibat Kebijakan Menggenjot Biodiesel B60
Rencana pemerintah mengembangkan biodiesel B60 berisiko meningkatkan deforestasi. Ongkos kerusakan lingkungan akan lebih mahal.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 24 Oktober 2024
Minim Petani Muda dalam Upaya Swasembada Pangan
Selain butuh lahan, target swasembada pangan Prabowo dinilai butuh dukungan petani. Namun jumlah petani muda berkurang.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 23 Oktober 2024
Kecipratan Cuan Program Unggulan Prabowo
Program 3 juta rumah, makan bergizi gratis, hingga penghiliran Prabowo berpeluang mendongkrak nilai saham sejumlah emiten.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 22 Oktober 2024
Program Andalan Prabowo
Janji politik Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi sentimen positif untuk sejumlah emiten di bursa saham.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 22 Oktober 2024
Tergerus Transaksi QRIS
Transaksi menggunakan QRIS perlahan menggerus peran kartu debit. Kemudahan transaksi hingga promo menyebabkan QRIS laris manis.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 19 Oktober 2024
Mengapa Proyek 1 Juta Apartemen Dinilai Ambisius?
Pemerintahan Prabowo berencana membangun 1 juta apartemen tiap tahun. Dianggap ambisius lantaran serapan apartemen yang stagnan.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 18 Oktober 2024
Tugas Berat Sri Mulyani sebagai Menteri Prabowo
Prabowo meminta Sri Mulyani menjadi menteri keuangan. Tugas berat menanti, seperti bengkaknya anggaran akibat kementerian baru.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 17 Oktober 2024
Ragu Target 62 Emiten Baru
Tren penawaran perdana saham atau IPO di bursa sedang melemah. BEI diragukan bisa mencapai target 62 emiten baru tahun ini.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 15 Oktober 2024
Dari Mana Potensi Setoran Sawit Rp 300 Triliun?
Pengusaha sawit disebut menunggak setoran Rp 300 triliun ke negara. Dana ini berkaitan dengan pemutihan sawit di kawasan hutan.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 14 Oktober 2024
Incar Dana dari Industri Sawit
Penerimaan negara dari industri sawit bisa menjadi sumber pembiayaan program pemerintah baru.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 14 Oktober 2024
Untuk Apa Pemerintah Memblokir Aplikasi Lokapasar Temu dari Cina?
Menkominfo bergerak cepat memblokir akses aplikasi e-commerce Cina Temu. Agar tak menggerus pasar UMKM.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 11 Oktober 2024
Jaminan Stok Jika Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan
Jika pemerintahan Prabowo melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram, Kementerian Pertanian menjamin suplai dalam negeri.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 10 Oktober 2024
Isyarat Jokowi Menyerah Soal IKN
Jokowi memutuskan menunda pemindahan ASN ke IKN hingga menyerahkan keputusan pemindahan ibu kota ke Prabowo. Isyarat menyerah?
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 9 Oktober 2024
Dari Mana Pendanaan IKN
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengingatkan penggunaan APBN tak lebih dari 20 persen dari kebutuhan pembangunan IKN.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 9 Oktober 2024
Serapan Rendah Saat Produksi Pangan Berlimpah
Petani menyatakan pasokan sejumlah pangan sedang melimpah. Memicu deflasi lima bulan terakhir.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 8 Oktober 2024
Untung-Rugi Pemisahan PUPR
Pelaku usaha mendukung pemisahan peran perumahan di Kementerian PUPR. Tapi pemisahan berisiko menambah anggaran dan birokrasi.