Reporter di Tempo
Konten
Risiko Pencucian Uang di Family Office
Pemerintah Jokowi ingin mendatangkan investasi asing keluarga ultrakaya lewat family office. Ada risiko pencucian uang.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 4 Juli 2024
Berharap pada Family Office
Jokowi berencana menyedot dana keluarga super-kaya lewat family office. Diharapkan meningkatkan investasi dari luar negeri.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 4 Juli 2024
Imbas Tarif Listrik Tak Naik
Pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik pada triwulan III 2024 bagi pelanggan nonsubsidi dan subsidi. Apa dampaknya?
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 3 Juli 2024
Untung-Rugi Bea Masuk 200 Persen Produk Cina
Pemerintah berencana mengenakan bea masuk impor produk Cina hingga 200 persen. Dibayang-bayangi serangan balasan dari Cina.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 2 Juli 2024
Penyumbat Impor Produk Cina
Pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen pada impor produk Cina. Cina adalah negara asal utama impor RI.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 2 Juli 2024
Ancaman Penurunan Produksi Beras di Depan Mata
Produksi beras diperkirakan menurun hingga 2 juta ton tahun ini. Kekeringan dan alih fungsi lahan pertanian jadi pemicu utama.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 1 Juli 2024
Turun-Naik Harga Beras
Badan Pusat Statistik atau BPS memprediksi produksi beras tahun ini anjlok hingga 2 juta ton. Diprediksi mengerek harga beras.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 1 Juli 2024
Pekerjaan Rumah Setelah Perampingan BUMN
Pembubaran 6 BUMN ditargetkan rampung pada 2029. Pemerintah diminta tak berhenti sebatas merampingkan perusahaan pelat merah.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 27 Juni 2024
Ancar-ancar Makan Bergizi Gratis: Bagaimana Skema dan Anggarannya
Anggaran makan bergizi gratis ditetapkan Rp 71 triliun pada 2025. Dinilai berisiko menurunkan anggaran belanja lainnya.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 26 Juni 2024
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun
Pemerintah dan tim Prabowo menyepakati anggaran program makan bergizi gratis. Dana Rp 71 triliun akan digelontorkan pada 2025.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 26 Juni 2024
Sengkarut Penyaluran Bantuan Sosial
Masalah penyaluran bansos berulang. BPK menemukan ada kekurangan penerimaan negara atas saldo bansos yang belum disetor.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 25 Juni 2024
Dampak Kenaikan Harga MinyaKita
Pemerintah bakal menaikkan HET MinyaKita pekan ini. Rencana itu dikritik karena akan memicu inflasi dan memukul daya beli.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 24 Juni 2024
Kenaikan Harga Minyak Goreng dan Inflasi pada 2024
Pemerintah akan menaikkan harga MinyaKita pekan ini. Berikut ini tren harga minyak goreng dan inflasi pangan sepanjang 2024.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Senin, 24 Juni 2024
Imbas Suku Bunga ke Rupiah
Setelah BI mempertahankan suku bunga acuan 6,25 persen, rupiah melemah. Jokowi pun memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 21 Juni 2024
Suku Bunga dan Pelemahan Rupiah
Bank Indonesia kemarin menahan suku bunga acuan 6,25 persen untuk menjaga inflasi. Adapun rupiah melemah di hari yang sama.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 21 Juni 2024
Bagaimana Prabowo Mengatasi Problem Jeratan Utang
Selama pemerintahan Prabowo 2024-2029, obligasi pemerintah yang jatuh tempo menembus Rp 3.245,4 triliun. Bagaimana mengatasinya?
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 20 Juni 2024
Mudarat Bansos Keluarga Pejudi Online
Gagasan pemberian bansos untuk keluarga pejudi online menuai kritik. Kebijakan itu dinilai salah sasaran dan memberatkan APBN.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 19 Juni 2024
Bansos untuk Keluarga Pejudi Online
Usulan bansos untuk keluarga pejudi online menuai banjir kritik. Dinilai dapat memicu kecemburuan sosial.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 19 Juni 2024
Mengapa Daya Beli Kelas Menengah untuk Kurban Lesu
Lesunya daya beli masyarakat kelas menengah membuat mereka menurunkan standar pembelian hewan kurban. Penjualan ikut anjlok.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Sabtu, 15 Juni 2024
Risiko Bagi-bagi Komisaris BUMN untuk Pendukung Prabowo
Pengangkatan sejumlah politikus pendukung Prabowo menjadi komisaris BUMN diduga sebagai balas jasa. Apa saja risikonya?