Nota kesepahaman pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus, masih menuai kritik. Banyak yang dianggap bolong, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Komisi Pertahanan DPR termasuk yang sengit menanggapi nota kesepahaman itu. Dalam rapat kerja pertengahan minggu ini, Dewan mengkritik pemerintah yang dianggap tidak konsisten dengan alasannya soal tidak adanya internasionalisasi masalah Aceh. Ternyata Depa...