Fajar Riza Ul Haq
Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah

Keputusan pemerintah membatasi akses terhadap sejumlah layanan media sosial menyusul kerusuhan 21-22 Mei lalu telah memicu protes. Kebijakan itu diambil untuk meredam peredaran berita bohong dan video yang dikhawatirkan akan memperluas gelombang disinformasi dan mobilisasi politik (kebencian) dari pendukung pasangan calon presiden dan capres tertentu. Pemerintah bersandar pada Unda