JAKARTA - Tingginya biaya politik ditengarai menjadi penyebab maraknya korupsi di proyek infrastruktur yang melibatkan kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa, untuk mendapatkan dana politik, banyak kepala daerah terlibat kongkalikong dengan pengusaha.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan korupsi para pemimpin daerah ini berkaitan dengan perizinan. "Suap dari pengusaha yang sudah biasa mengerjakan proyek," kata Febri di