JAKARTA - Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi memaksa lembaga antirasuah menjalankan hasil rekomendasi yang bakal dibacakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu pekan depan. Kewajiban ini dituntut oleh DPR karena Mahkamah Konstitusi telah memperkuat posisi Panitia Angket dengan memutuskan hak penyelidikan anggota Dewan kepada KPK itu sah secara hukum.

"Putusan MK ini memuliakan fungsi pengawasan yang