JAKARTA – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nur Kholis mendorong pemerintah Indonesia untuk menelaah putusan Pengadilan Rakyat Internasional 1965 (IPT 1965). Dia mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus untuk mempelajari putusan tersebut.

"Yang hadir di rapat (sidang IPT 1965) adalah ahli-ahli, jadi tak ada salahnya melihat rekomendasi itu. Jangan buru-buru menolak," tutur Nur Kholis setelah menerima perwakilan Yayasan IPT 196