Kontroversi mengenai pemberian voucher pendidikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono masih bergulir. Dikhawatirkan program tersebut menjadi jalan untuk melakukan money politics. Karena itu, Departemen Pendidikan Nasional dituntut secara terbuka memberi penjelasan, termasuk menyebutkan siapa saja penerima voucher.

Selain aroma korupsi, hal terpenting yang