Dalam rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat pada 3 Oktober lalu, muncul rekomendasi mengenai penanganan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah. Panitia kerja menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam penanganan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD dilakukan secara tidak fair, tebang pilih atau diskriminatif, tidak proporsional, dan me