Panitia Kerja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah DPR menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan kepala daerah dilakukan dengan dasar hukum yang tidak tepat, diskriminatif, mengkriminalisasi kebijakan daerah, dan mengarah pada skenario deparpolisasi. Karena itu, dalam rekomendasi yang disampaikan kepada publik, Panitia Kerja mendesak Presiden mer