Kasus percaloan anggaran pondok dan katering haji yang dilakukan KH Aziddin (anggota Fraksi Partai Demokrat) membuka mata publik akan fakta keterlibatan politikus dalam bisnis yang melibatkan uang rakyat. Praktek semacam ini juga tersirat dalam kasus indikasi pemerasan dan ancaman anggota terkait dengan dana bencana. Yang menjadi soal, apakah sanksi pemberhentian Aziddin