Hubungan antarlembaga negara sungguh mengalami polemik yang substansial. Betapa tidak, ide progresif Komisi Yudisial dengan alasan reformasi yudikatif menimbulkan pro-kontra, lebih-lebih manakala peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dijadikan sandaran arah legalitas. Ide melakukan reevaluasi melalui seleksi ulang para hakim agung aktif mer