Perizinan kerap menjadi isu penting saat membahas industri pertambangan. Sebagai bagian dari hukum publik, perizinan dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur serta mengawasi aktivitas setiap individu dan badan hukum.

Awalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mendelegasikan perizinan ke pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk merumuskan regulasi, mengelua