Dalam pandangan Todung Mulya Lubis (Tempo, 21/8), kesepakatan Helsinki akan melengkapi hak-hak rakyat Aceh yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam.
Sabtu, 20 Agustus 2005
Saldi Isra
Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang; Consultant Parliamentary Caucus Partnership for Governance Reform in IndonesiaDalam pandangan Todung Mulya Lubis (Tempo, 21/8), kesepakatan Helsinki akan melengkapi hak-hak rakyat Aceh yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Kalau semua pihak penuh tanggung jawab terhadap masa depan Aceh