Antoni Putra
Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganggap regulasi yang terlalu banyak menghambat investasi. Regulasi tersebut menyebabkan terjadinya disharmoni dan tumpang-tindih di tataran operasional, serta merumitkan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan dengan mudah. Untuk itu, jumlah regulasi harus dikurangi.

Pemerintah ingin membentuk omnibus law atau undang-undang