Omnibus Law dan Masalah Hukum Administrasi Umum

Pemerintah akan segera mengajukan dua rancangan omnibus law terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan perpajakan. Satu di antara 12 kluster cakupan omnibus law itu adalah bidang administrasi pemerintahan.

Tempo

Rabu, 18 Desember 2019

Enrico Simanjuntak
Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Indonesia

Pemerintah akan segera mengajukan dua rancangan omnibus law terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan perpajakan. Satu di antara 12 kluster cakupan omnibus law itu adalah bidang administrasi pemerintahan. Kluster ini akan berkaitan langsung dengan kluster lain, yaitu bidang penyederhanaan perizinan dan persyaratan investasi. Dengan kata lain, substansi yang saat ini diatu

...

Berita Lainnya