A. Ahsin Thohari
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Sejumlah partai politik berencana memperkuat kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Meskipun ide ini terlihat absurd di tengah transformasi ketatanegaraan yang bergerak menuju penyebaran kekuasaan secara horizontal, pengusung ide ini berkeras mengegolkannya melalui amendemen kelima Undang-