Korupsi di Beleid Amnesti Pajak

Oce Madril
Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM

Walaupun telah disahkan dan disosialisasi, Undang-Undang Amnesti Pajak masih menuai pro-kontra. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Di sisi lain, kebijakan ini berbenturan dengan upaya penegakan hukum. Beleid ini dikhawatirkan dapat menghambat penegakan hukum, khususnya kejahatan korupsi dan pencucian uang.

Berkali-kali pemerintah dan DPR meyakinkan publik bahwa undang-undang ini terbatas hanya untuk sanks

Senin, 22 Agustus 2016