Uji Pemberlakuan Hukum, dari Papua Hingga Kasus Pers
MK menyatakan bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua), pemberlakuan UU Pemekaran bertentangan dengan konstitusi.
Rabu, 15 Desember 2004
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundang pihak eksekutif dan legislatif Irian Jaya Barat, Papua, beserta pemerintah pusat untuk memasyarakatkan putusan MK akan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 tentang Permohonan Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Peru...