Keputusan DPR menyetujui hasil revisi perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu layak mengundang pertanyaan besar. Masuknya orang partai politik sangat mengancam netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai elemen strategis pendukung pemilu. Bagaimana tidak, potensi kecurangan akan semakin besar. Sebab, setiap anggota parpol membawa misi politis dari partai politiknya.

Keputusan ini sangat mencederai hati nurani