Agenda reformasi birokrasi bergulir sejak 2001. Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI Tahun 2001 mengamanatkan kepada presiden agar mulai memperbaiki birokrasi. MPR memandatkan kekuasaan untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, dan bertanggung jawab. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, dan teladan masy